Perbuatan Wanprestasi Tidak Bisa Dituntut Pidana

Image by Gerd Altmann from Pixabay

AnalisaHukum.com, Jakarta – Pertanyaan Desi dari Kota Semarang, apakah perusahaan yang terlambat memberikan akta jual beli dapat dilaporkan  tindak pidana penipuan ?

Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi sudah pernah NET Attorney dalam artikel sebelumnya.[1] Secara khusus perbedaan keduanya bisa dengan mudah dipahami baik ranah hukum yang berbeda, niat baik antara para pihak hingga cara mengajukan ganti kerugian.

Jadi apakah perusahaan yang terlambat memberikan Akta Jual Beli (AJB) kepada konsumen dapat dilaporkan tindak pidana penipuan ?

Pertama, Perusahaan yang terlambat memberikan Akta Jual Beli kepada konsumen merupakan suatu tindakan yang melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, hal ini merupakan unsur Wanprestasi menurut Pakar Hukum Subekti.

Kedua, Hubungan hukum antara perusahaan dan konsumen diawali adanya perjanjian jual-beli yang merupakan hubungan perdata, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketiga, Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan tidak bisa dilanjut dengan pelaporan tindak pidana penipuan, karena harus menunggu putusan pengadilan mengenai hubungan keperdataan antara Perusahaan dan Konsumen.

Suatu pemeriksaan perkara pidana yang didalamnya terdapat perkara perdata, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan.

 Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”). dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 628 K/Pid/1985  yang dalam putusannya memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia nomor 4 tahun 1980[2] dan surat panduan dalam sistem penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejagung nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 juga mengatur dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait Wanprestasi (Ingkar Janji), hambatan dalam pelaksanaan perjanjian dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi kami NET Attorney di kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email: halo@analisahukum.com serta follow akun instagram @netattorney untuk mendapatkan informasi menarik.


[1] https://analisahukum.com/perbedaan-penipuan-dan-wanprestasi/

[2] https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_4_tahun_1980.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu