Perbedaan Gugatan Kurang Pihak dan Salah Pihak Yang di Gugat

Image by Gerd Altmann from Pixabay

AnalisaHukum.com, Jakarta ­– Seorang Pengusaha yang mengajukan gugatan yang di wakili kuasanya di Pengadilan memperoleh putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) yang artinya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Cacat formil dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri dikarenakan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam salah pihak yang digugat atau gugatan kurang pihak. Jadi apa perbedaan Gugatan Kurang Pihak dan Salah Pihak yang di Gugat ?

a.Gugatan Kurang Pihak

Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) artinya gugatan mengandung error in persona dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Salah satu contoh kasus, pihak Tergugat dianggap kurang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984.[1]

“Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y. Semula PT H.Y meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. Kemudian (sejak 1 Januari 1980) Penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT H.Y dan pemegang saham. Dalam kasus ini MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.”

b.Salah Pihak yang Digugat

Adapun bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid).

Misalnya A meminjam uang kepada B dengan disaksikan C, tetapi yang ditarik oleh B sebagai Tergugat adalah C dengan alasan A tidak diketahui keberadaannya. Gugatan yang demikian salah dan keliru, dikarenakan C hanya sebagai saksi dan tidak ikut dalam perjanjian.

Selain itu dapat juga terjadi salah pihak yang digugat, apabila yang digugat adalah anak dibawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

Jadi persiapan awal dalam pengumpulan data, alat bukti dan informasi sangatlah penting untuk menentukan penggugat dan tergugat sebelum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Persiapan pengumpulan alat bukti dan strategi persidangan ini untuk meminimalisir kesalahan cacat formil error in persona.

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait Gugatan Perdata, Banding, Kasasi  dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi kami NET Attorney di kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email: halo@analisahukum.com serta follow akun instagram @netattorney untuk mendapatkan informasi menarik.


[1] Tanggal 18 -12-1985, Jo. PT Samarinda. No. 178/1983, 21-9-1984 jo. PN Samarinda No. 96/1982, 5-3-1985.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu