Kenali Syarat Sah Perjanjian Dalam Bisnis Online

AnalisaHukum.com, Jakarta – Seiring perkembangan Informasi dan Elektronik membuat dampak yang sangat baik untuk aktivitas Jual-beli yang dilakukan secara online. Jualan online saat ini merupakan salah satu pilihan bagi banyak orang untuk mempromosikan dan menjual barang dagangan.

Kemudahan aplikasi dan perkembangan teknologi menjadi satu pemicu bisnis online menjadi salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para pebisnis.

Proses pemesanan barang secara online kepada penjual online ini merupakan sebuah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:[1]

Pasal 1338               

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Kata kuncinya adanya persetujuan, baik itu persetujuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu bisnis online ini sudah merupakan sebuah Perjanjian sekalipun tidak tertulis. Keabsahan perjanjian ini harus memiliki syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:[2]

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Apabila suatu jual-beli secara online ini dilakukan secara elektronik meskipun antara penjual dan pembeli tidak membuat suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani pakai materai adalah TETAP MERUPAKAN SEBUAH PERJANJIAN asalkan ada persetujuan kedua belah pihak dan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Bagi Anda yang menyukai bisnis online perlu memastikan identitas lengkap penjual atau pembeli online, dengan data identitas lengkap tersebut merupakan sebuah bukti awal untuk Anda mengajukan upaya hukum semisal gugatan wanprestasi terhadap orang yang melakukan ingkar janji baik itu penjual atau pembeli pada domisili sesuai identitas.

Tindakan wanprestasi merupakan ingkar jani yang mengakibatkan kerugian baik kerugian secara materil amupun formil, untuk pemenuhan ganti rugi dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan  menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[3] Namun apabila memungkinkan dapat diselesaikan diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU ITE  memberikan alternative sengketa  melalui luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution-ADR) meliputi Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase.[4]

Jadi Anda dapat merasa tenang dan nyaman melakukan bisnis online dengan penjual atau pembeli karena sudah mengetahui persetujuan pembelian barang/ jasa secara online merupakan sebuah perjanjian dan dapat melakukan upaya hukum jika salah satu pihak melakukan ingkar jani.

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkaitperjanjian jual-beli, jual-beli on line dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi kami NET Attorney di kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email: halo@analisahukum.com serta follow akun instagram @netattorney untuk mendapatkan informasi menarik.


[1]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

[3] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 38 ayat (1);

[4] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 39 ayat (2);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu