Pahami Keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri

AnalisaHukum.com, Jakarta-Terima kasih atas pertanyaan yang masuk kepada NET Attorney, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh Isti mengenai Apakah Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri dapat digunakan untuk bersidang di Indonesia ?

Definisi Kuasa Secara Umum

Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi:

Pasal 1792

Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.[1]

Dalam prakteknya jenis kuasa terbagi atas kuasa umum, kuasa khusus dan kuasa istimewa. Namun dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan mengenai surat kuasa khusus yang dibuat di Luar Negeri. Persyaratan pokok Kuasa khusus dibuat diluar negeri, sama dengan yang dibuat di Dalam Negeri (domestik). Hal ini sesuai dengan asas lex fori  dalam hukum perdata internasional yang mengajarkan doktrin the  law of the forum,  yaitu hukum acara yang berlaku dan tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima.[2] 

Apabila Seseorang/ Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri untuk dipergunakan untuk persidangan di Indonesia mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri

Adapun keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 antara lain harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Memenuhi syarat pokok  antara lain berbentuk tertulis bisa berbentuk akta otentik atau dibawah tangan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara serta menyebut objek dan jenis  kasus sengketa yang diperkarakan.
  2. Memenuhi syarat tambahan berupa Legalisasi oleh KBRI setempat atau Konsulat Jenderal Setempat.

Pengalaman dari Tim NET Attorney saat mendapatkan surat kuasa dari Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri ini harus disertai legalisasi baik dari KBRI setempat atau Konsulat Jenderal setempat, semisal klien yang berada di Taiwan ini dapat memintakan legalisasi surat kuasa dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei.[3]

Maksud dan Tujuan Legalisasi Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri

Maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi Pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu. Dengan adanya legalisasi, tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa. Hal ini sejalan dengan salah satu Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981[4] yang dalam putusannya  menyebutkan keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri, selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus juga dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.

Ketentuan legalisasi surat kuasa ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berada di luar negeri jika akan hadir diwakili kuasanya sebagai para pihak pada persidangan di Pengadilan Indonesia.

Jadi Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri baik oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing sepanjang memenuhi syarat formili yang ditentukan undang-undang dan sudah mendapatkan legalisasi oleh KBRI/KONJEN setempat, Maka Surat Kuasa terebut dapat dipergunakan untuk persidangan di Pengadilan Indonesia.

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait gugatan perdata, hukum perdata, hukum imigrasi dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi NET Attorney di Kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email halo@analisahukum.com serta follow akun IG @netattorney


[1]R. Subekti, R, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 25, hlm. 382.

[2]Abla J. Mayss, Principles of Conflict of Laws, Cavendish, London, Hlm.3.

[3]Berdasarkan pengalamana penanganan perkara di Pengadilan yang dilakukan oleh NET Attorney

[4]Putusan MA tanggak 18-9-1986, Lihat M. Yahya Harahap, Beberapa permasalahan Hukum Acara Pada Pradilan Agama Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993, hlm. 16.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu