Hak Saksi Jika Dapat Surat Panggilan Polisi

AnalisaHukum.com, Jakarta – Apa yang harus anda lakukan jika anda atau keluarga anda mendapatkan surat pemanggilan dari kepolisian sebagai saksi? apa saja hak-hak yang anda atau keluarga anda miliki ketika diperiksa sebagai saksi? Serta hal apa saja yang perlu anda siapkan sebelum menghadiri pemanggilan tersebut?

Sebelumnya anda harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud saksi dalam pemanggilan ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi

 ‘’Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri’’

Merujuk pada Pasal tersebut, penulis akan menguraikan pemanggilan saksi pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Seorang saksi haruslah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Artinya, seorang saksi tidak boleh dimintai keterangan diluar dari peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami.

Perlu anda ketahui juga, dalam hukum pidana dikenal adanya kesaksian Testimonium de auditu (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain). Kesaksian Testimonium de auditu diakomodir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Perluasan tersebut termasuk pula ‘’orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri’’.

Kemudian, perihal kewenangan pemanggilan saksi oleh Kepolisian. Tidak semua anggota polisi dapat melakukan pemanggilan saksi kepada anda. Anggota kepolisian yang berwenang melakukan pemanggilan dalam proses penyidikan ialah harus seorang penyidik atau penyidik pembantu. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yang berbunyi:

‘’Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi’’

Agar pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian pada tahap pemeriksaan saksi dapat dianggap sah dan sempurna, kepolisian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul ‘Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP’[1], secara rinci menjelaskan prosedur pemanggilan saksi.

1.Pemanggilan berbentuk ‘’Surat Panggilan’’.

Dalam surat panggilan tersebut harus memuat alasan pemanggilan, dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil akan mengetahui untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai saksi, tersangka atau ahli. Serta, surat panggilan tersebut ditandatangani oleh pejabat penyidik (Pasal 112 ayat (1) KUHAP). Kemudian, Yahya Harahap berpendapat bahwa tandatangan tersebut harus dibubuhi ‘tanda cap jabatan’ meskipun syarat tersebut tidak mutlak.[2]

2.Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak

Yang dimaksud dengan tenggang waktu yang layak ialah tanggal diterimanya surat panggilan harus disampaikan ‘selambat-lambatnya’ tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam penjelasan Pasal 152 ayat (2)

Perlu anda ketahui juga, pemanggilan dari kepolisian sebagai saksi merupakan kewajiban hukum (legal obligation) bagi anda. Artinya, anda tidak diperbolehkan memperwakilkan kehadiran anda kepada orang lain dan jika anda tidak memenuhi panggilan tersebut, anda dapat dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang telah dibebankan kepada anda. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

‘’Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya’’

Melalui pasal tersebut, Jika anda tidak memenuhi panggilan pertama sekalipun panggilan tersebut telah dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan. Kepolisian akan kembali melayangkan surat panggilan kedua. Apabila panggilan kedua juga tidak anda penuhi, pejabat penyidik mengeluarkan ‘perintah’ kepada petugas untuk ‘membawa anda’ secara paksa untuk dapat diperiksa atau didengar keterangan anda sebagai saksi.

Setelah mengetahui kewajiban hukum dari pemanggilan oleh kepolisian, anda perlu mengetahui hak apa saja yang anda miliki sebagai saksi.

  1. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP)
  2. Melakukan pemeriksaan di tempat kediaman anda jika anda dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa anda tidak dapat hadir dihadapan penyidik (Pasal 113 KUHAP)
  3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP)
  4. Menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangan anda dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP)
  5. Berhak atas persamaan dihadapan hukum (Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights, Pasal 26 International Convenant in Civil and Political Rights (ICCPR), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945)
  6. Tidak diintimidasi, diancam, disiksa secara fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan selama proses pemeriksaan berlangsung (Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945), Pasal 5 ayat (1) huruf v dan ayat (2) huruf b, Pasal 13 Ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia)
  7. Berhak untuk didampingi penasehat hukum

Setelah memahami tentang hak-hak anda pada saat pemanggilan maupun menghadiri pemeriksaan sebagai saksi, tentu saja anda membutuhkan persiapan agar hak-hak anda terpenuhi. Lalu apa saja yang perlu disiapkan?

  1. Membaca dengan teliti surat panggilan yang ditujukan kepada anda atau saudara anda. Hal tersebut untuk memastikan kepolisian telah melakukan pemanggilan dengan sah dan layak
  2. Melakukan konsultasi kepada advokat atau pengacara, jika anda atau keluarga anda masih ragu perihal surat panggilan tersebut
  3. Meminta pendampingan advokat atau pengacara pada saat menghadiri panggilan dari kepolisian

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait Pemanggilan dalam tingkat Penyidikan, Penuntutan, Kasus Pidana dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi kami NET Attorney di kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email: halo@analisahukum.com serta follow akun instagram @netattorney untuk mendapatkan informasi menarik.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Universal Declaration of Human Rights

Internasional Convenant in Civil and Political Rights

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Referensi:

Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika Offset: Jakarta.


[1] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta. Hlm 123

[2] Ibid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu