Alasan Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan ke Pengadilan

Image by Jens P. Raak from Pixabay

AnalisaHukum.com, Jakarta – Dalam kehidupan sehari-hari X membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usaha. X yang membutuhkan dana ini mengadakan perjanjian dengan seorang Pengusaha Bernama Y yang memiliki Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Perjanjian Kredit ini X menjaminkan sebuah sertifikat rumah kepada Y. Pada Saat membuat perjanjian ternyata X masih berusia 16 (enam belas) Tahun. Setelah 5 (lima) Tahun kemudian timbul sengketa dari Keluarga X yang meminta pembatalan perjanjian dengan Y ?

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Yang Dibuat Anak Dibawah Umur Mengakibatkan Perjanjian Dapat Dibatalkan

Adapun dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:[1]

1.Kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Maksudnya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/ kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian. Maksudnya Cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

a. Orang-orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang belum dewasa adalah anak di bawah umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan  pernikahan;

b. Orang-orang yang ditaruh di bawah Pengampuan, Menurut Pasal 433 KUHPerdata yaitu orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros;Orang-orang yang dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

c. Orang-orang yang dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

3. Suatu hal tertentu.

4. Sebab yang halal.

Jadi X yang merupakan anak dibawah umur tidak cakap melakukan perbuatan hukum perjanjian kredit dengan Y, sehingga keluarga X dapat memintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan.

Perjanjian Yang Dibawah Paksaan Mengakibatkan Perjanjian Dapat Dibatalkan

Para Pihak atau salah satu pihak dalam melakukan perjanjian tidak boleh dibawah paksaan untuk mengikuti kehendak pihak lain. Jika Salah satu Pihak melakukan perjanjian dibawah paksaan, maka perjanjian dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi:[2]

Pasal 1321

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena khilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Paksaan yang dilakukan oleh Pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian kepada salah satu pihak yang membuat kesepakatan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdata yang berbunyi:[3]

Pasal 1323

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bekepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

Dalam Prakteknya di persidangan Hakim Berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, hal ini sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 yang berbunyi:[4]

“Dalam azas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.”

“Dalam hal perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.”

Jadi Pihak yang memberi persetujuan dalam sebuah perjanjian, namun persetujuan itu dilakukan di bawah paksaan oleh pihak yang berkepentingan dan atau pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam Perjanjian mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan.

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait pembatalan perjanjian, wanprestasi  dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi kami NET Attorney di kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email: halo@analisahukum.com serta follow akun instagram @netattorney untuk mendapatkan informasi menarik.


[1] YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum (Jakarta: YLBHI, 2007), Hal 133.

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1321.

[3] Ibid, Pasal 1323.

[4] Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3641 K/Pdt/2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu