Akibat Hukum Gugatan Salah Pihak

AnalisaHukum.com, Jakarta – Proses Gugatan Perdata antara pihak yang bersengketa di pengadilan harus teliti dan tepat sasaran dalam menentukan baik pihak penggugat dan tergugat maupun objek gugatan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai akibat hukum gugatan salah pihak, Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Gugatan diajukan oleh Penggugat yang  tidak memilik Hak Secara Hukum

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona.  Misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Seharusnya orang yang ikut dalam perjanjian yang berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian.

Gugatan Salah Pihak yang Digugat

Apabila dalam Perjanjian Jual Beli antara si A dan B, dimana B sebagai Peminjam dan C sebagai saksi dalam Perjanjian. Oleh karena si B tidak dapat mengembalikan uang maka si A menggugat si B dan C. Jadi disini menarik si C untuk melunasi hutang si B merupakan kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat.

Gugatan kurang pihak (Plurim Litis Consortium)

Gugatan kurang pihak dapat terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat adalah tidak lengkap , masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Salah satu contoh kasus, pihak tergugat dianggap kurang, terjadi dalam Putusan MA. No. 186/R/Pdt/1984.[1] Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y. Semula PT H.Y meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. Kemudian (sejak 1 januari 1980) penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT. H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT H.Y dan pemegang saham. Dalam kasus ini Mahkamah Agung RI berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus disertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.

Akibat Hukum Kesalahan Pihak

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan memiliki akibat hukum yang apabila gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap  bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996.[2]

Solusi Hukum mengatasi Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Jika dalam suatu upaya proses persidangan yang dijatuhi Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima, secara hukum perkara ini kembali dalam keadaan hukum semula. Baik gugatan pihak penggugat maupun Jawaban tergugat tidak ada yang diterima atau dikabulkan, oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat mengadung error in persona.

Solusi hukum mengatasi putusan gugatan tidak dapat diterima sebagai berikut:[3]

Pertama, anda perlu mengambil putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, untuk dapat menganalisa alasan pertimbangan hakim dalam putusan.

Kedua, sebaiknya tunda keinginan anda untuk mengajukan upaya hukum (banding atau kasasi) karena langkah ini tidak akan efektif dan efisien, dikarenakan waktu, tenaga dan biaya anda akan percuma dan terbuang sia-sia belaka.

Ketiga, setelah anda memahami kekeliruan apa yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Sesegera mungkin anda dapat memperbaiki kekeliruan dan/atau kesalahan gugatan yang mengandung cacat formil.

Keempat, anda dapat berkonsultasi dengan tim hukum dan/atau kuasa hukum anda untuk kembali mengajukan gugatan yang telah diperbaiki.

Langkah dan solusi hukum ini hanya merupakan analisa hukum yang menjadi bahan pertimbangan anda, semoga bermanfaat.

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait Gugatan Wanprestasi, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau mengenai Kasus Perdata dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi kami NET Attorney di kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email: halo@analisahukum.com serta follow akun instagram @netattorney untuk mendapatkan informasi menarik.


[1]Tanggal 18 – 12 – 1485, Jo. PT Samarinda. No. 178/1983, 21 – 9 – 1984 jo. PN Samarinda No. 96/1982, 5 – 3 – 1983.

[2]Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996

[3]Berdasarkan Pengalaman Penanganan Perkara yang dilakukan Oleh NET Attorney

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu