Cara Mengajukan Gugatan Harta Gono Gini

Gambar oleh giovanni gargiulo dari Pixabay

AnalisaHukum.Com – Perkenalan Nuhidayah ingin Bertanya Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan Harta Gono Gini Atau Harta Bersama Ke Pengadilan Agama.

Bagi pasangan suami istri yang beragama islam, jika ingin mengajukan gugatan harta gono-gini (harta bersama) itu sudah tepat ke Pengadilan Agama. Pelaksanaannya ada dua cara mengajukan gugatan gono-gini yakni pertama, menggabungkan sidang gugatan cerai dan harta gono gini. kedua, mengajukan gugatan gono-gini setelah adanya putusan perceraian.

Kedua gugatan ini memilki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam prakteknya. Kelebihan gugatan digabungkan akan menjadikan prosesnya lebih ringkas karena gugatan cerai dan gono-gini diajukan sekaligus. Kekurangan gugatan digabungkan yakni adanya perlawanan yang sengit dari salah satu pihak untuk mempertahankan bagian dalam gono gini, sehingga prosesnya menjadi semakin lama baik itu banding maupun kasasi.

Soal penggabungan gugatan cerai dan harta bersama diatur Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:[1]

Pasal 86

  1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam prakteknya tidak ada penjelasan mengenai batasan waktu terkait berapa lama setelah cerai baru dapat mengajukan gugatan gono gini atau harta bersama. Ketika gugatan perceraian sudah putus, anda dapat meminta pembagian harta gono-gini kepada suami. Jika harta gono-gini atau harta bersama tidak diberikan secara sukarela. Maka anda dapat mengajukan gugatan harta gono-gini atau harta bersama ke Pengadilan Agama setelah adanya putusan perceraian.

Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait perceraian, pembagian harta bersama dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi kami NET Attorney di kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email: halo@analisahukum.com serta follow akun instagram @netattorney untuk mendapatkan informasi menarik.


[1] Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 86 ayat (1);

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Fill out this field
Fill out this field
Mohon masukan alamat email yang sah.
You need to agree with the terms to proceed

Menu